Info Gaji Tunjangan PNS di Aceh Jaya pada Tahun 2023

Kerja di bagian pemerintahan diminati banyak pencari kerja & masyarakat umum karena stabilitasnya serta adanya fasilitas-fasilitas yang menunjang. Oleh karenanya, kali ini etableros.com akan memberikan pembahasan mendetail perihal gaji PNS Aceh Jaya beserta tunjangan melekat.

Tes PNS

Hampir setiap tahun antusiasme orang mendaftar test yang didiadakan oleh BKN. Tahun kemarin, terdapat lebih dari 3.3 juta pendaftar yang mengikuti ujian seleksi ini.

Memasuki kuartal 3 di tahun 2023, BKN kembali mengumumkan pendaftaran bagi CPNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) non guru.

Menurut SE BKN nomer 5587 tahun 2023, pendaftaran di-open sejak 30 Juni 2023 lalu, s.d. 21 Juli depan. Pendaftaran dilakukan lewat web resi https://sscasn.bkn.go.id.

Buat mereka yang kepengen, syarat-syaratt dan cara pendaftaran yang lengkap dapat dibuka di situs sscasn.bkn.go.id.

Gaji PNS Aceh Jaya & Gaji PPPK Aceh Jaya 2023

Pada umumnya, penghasilan dari setiap ASN di Indonesia menggunakan aturan yang sama berdasarkan golongan yang diatur dalam PP No. 15 tahun 2019.

Namun, besaran akhir yang pegawai terima di masing-masing daerah bisa jauh berbeda. Alasannya, karena adanya beberapa tunjangan yang besarannya ditetapkan oleh kepala daerah tersebut.

Pada artikel ini, etableros.com akan mengulas mengenai gaji PNS secara detail dan tunjangan yang akan PNS dapatkan di Aceh Jaya.

2. Silsilah Gaji PNS di Aceh Jaya

Umumnya orang-orang yang masih belum mengetahui perbedaan dari ASN, PNS, dan PPPK.

Merujuk UU Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah pegawai negara yang terdiri dari ASN & PPPK. Kemudian apa perbedaan dari PNS dan PPPK?

PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan karyawan negara (ASN) yang diangkat secara permanen untuk menempati pada suatu posisi di pemerintahan. Seorang PNS memiliki status menjadi karyawan tetap dan memperoleh jaminan pensiun & tunjangan hari tua setelah selesai bekerja di masa depan.

Di sisi lain, PPPK adalah pegawai negara yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) yang waktunya adalah selama jangka periode tertentu (min 1 tahun dan bisa diperpanjang sampai 30 tahun) untuk mengerjakan suatu jabatan di pemerintahan. PPPK tidak diberikan pensiuanan layaknya PNS lainnya.

Contoh dari PNS yaitu pegawai pemda, guru, dosen, camat, polisi, dokter, atau tentara. Lalu contoh dari PPPK yaitu pegawai dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Selain jaminan pensiun, fasilitas yang tidak PPPK dapatkan tetapi PNS dapatkan adalah jenjang karier dan peningkatan karier, promosi, mutasi, serta pangkat & jabatan. Selain itu, PNS juga bisa mendapatkan tukin (tunjangan kinerja) yang tidak PPPK dapatkan.

Dasar Hukum Aturan Gaji PNS

Penggolongan & nominal dari gaji PNS dan PPPK diatur dalam peraturan lain. Pemerintah membuat aturan Gaji PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.

Standar Hukum Peraturan PPPK

Penghasilan PPPK pemerintah atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020.

Perbedaan Gaji PNS & Gaji PPPK

Selain perbedaan dalam pembagian dan besaran uang gaji sebagaimana sudah kami urai di atas, gaji PNS dan PPPK juga ada perbedaan dari berbagai segi seperti berikut:

Lembaga yang Berwenang Memutuskan Menetapkan & Menaikkan

Baik take home pay ASN ataupun PPPK sama-sama diatur oleh pemerintah pusat, & diatur oleh Peraturan Pemerintah yang diatur oleh Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat.

Setelah pemerintah pusat menetapkan peraturan, lalu yang menyelenggarakan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Bagian SDM dari instansi tempat PNS bertugas.

Adapun sumber dana bagi gaji sama-sama berasal dari anggaran pendapatan belanja pemerintah. PNS di pemerintah pusat memperoleh gaji dari APBN dan ASN di pemerintah daerah memperoleh gaji berasal dari APBD.

Jangka Waktu Kenaikan Gaji

PNS

Kenaikan gaji dapat PNS dapatkan melalui peningkatan golongan atau naiknya pangkat golongan.

Naiknya golongan dari golongan I sampai III bisa PNS dapatkan melalui naiknya jenjang pendidikan. Jika ASN akan naik dari golongan III menuju golongan IV, maka harus memenuhi kriteria berupa kinerja, jenjang pendidikan, dan masa aktif bekerja tertentu.

Lalu, peningkatan pangkat golongan (misalnya dari IIa ke IIb) dikategorikan menjadi 3 macam:

● Kenaikan Pangkat Reguler

Yakni, peningkatan pangkat setiap 4 tahun sekali dengan syarat Penilaian Performa Kerja ASN tersebut baik selama 4 tahun terakhir.

● Kenaikan Pangkat Pilihan Pejabat Fungsional Tertentu

Yaitu, kenaikan pangkat pada jabatan dengan keterampilan khusus. Jika prestasi baik, maka akan mendapatkan kenaikan pangkat dalam 2 tahun sekali.

● Meningkatnya Pangkat Pilihan Jabatan Struktural

Yakni, peningkatan pangkat yang seorang ASN dapatkan ketika mereka ditugaskan di suatu jabatan struktural dan pangkatnya berada se- tingkat di bawah pangkat persyaratan jabatan tersebut. Proses kenaikan jenis ini juga lebih dikenal sebagai kenaikan pangkat karena promosi.

PPPK

Dikarenakan PPPK merupakan ASN yang kontrak kerjanya bersifat kontrak, maka PPPK tidak dapat bonus jenjang karir seperti halnya PNS.

Range Waktu

Berlakunya Ketentuan
Keputusan penghasilan ASN secara nasional dijalankan diawali dari saat pemberlakuan yang termaktub di Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

Kemudian untuk kenaikan karir secara individu, biasanya berlangsung setiap 1 April serta 1 Oktober di setiap tahunnya.

Hitungan Jumlah Kenaikan Penghasilan

Sistem PNS, golongan {awal|pertama|mula-mula ditentukan dari jenjang pendidikan terakhir waktu masuk PNS.

Golongan I bagi lulusan SD & SMP, Tingkat golongan II untuk lulusan SMA & D-III, Tingkat golongan III bagi lulusan sarjana s.d S3. Sedangkan untuk mencapai Golongan IV maka harus mencukupi syarat tertentu termasuk jam kerja yang cukup lama.

Bagi PPPK, tidak ada peningkatan golongan layaknya dalam jenjang kerja PNS.

Besaran Nominalnya

Pemerintah mengatur Gaji PNS dalam Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2019. Jumlah detail besarannya:

Penentuan Gaji PNS Aceh Jaya

Landasan Hukum Pembuatan Penentuan Gaji PNS

Ketentuan gaji PNS Aceh Jaya tahun 2023 berdasarkan keputusan penetapan yang diberlakukkan secara terpusat, jadinya gak ada perbedaan dibandingkan daerah lainnya.

Namun selain gaji, ASN (PNS dan PPPK) pun memiliki beberapa tunjangan yang besarnya lebih menjanjikan daripada gaji.

Tunjangan-tunjangan ini adalah:

● Tunjangan Kinerja (tukin) yang nominalnya paling gede
● Tunjangan suami-istri yang nominalnya 5% dari gaji pokok
● Tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok dengan paling banyak tiga anak
● Tunjangan natura sebesar 35-41 ribu tiap hari
● Tunjangan jabatan bagi yang menjabat pejabat tertentu
● Tunjangan perjalanan dinas jika ditugaskan
● Gaji ke-13 (THR)

Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS

Tukin adalah tunjangan paling jos yang ASN peroleh sebagai balasan atas jerih payahnya.

Di lokasi Aceh Jaya, Tukin dinilai berdasarkan beban kerja (macam kerjaan) dan keadaan kerja (lembur atau tidak). Tukin juga bisa mengecil jika nilai kehadiran ASN mengecil (misal disebabkan telat masuk kerja atau gak hadir).

Tunjangan Tidak Wajib Bukan Bagian dari Gaji

Tunjangan yang ASN dapatkan tidak termasuk gaji pokok.

Besarnya Gaji PNS Terdiri dari Gaji & Tunjangan

Karena tunjangan-tunjangan tidak termasuk gaji pokok, jadinya uang bulanan final yang PNS perolah yaitu gaji pokok plus dengan beragam tunjangan.

Tukin Tidak Termasuk Gaji Pokok

Meski nominalnya lebih gede dari gaji serta tunjangan-tunjangan lainnya, namun tukin tidaklah gaji pokok.

Jumlah Tunjangan Kinerja

Besaran tukin berbeda-beda antara 1 departemen dengan instansi yang lain, dari mulai jutaan rupiah sampai puluhan juta rupiah bergantung dengan jabatan.

Kesimpulan

Dinilai sebagai pekerjaan keren di Indonesia, banyak orang yang ngiler mendapatkan menjadi ASN dikarenakan bermacam-macam kelebihan yang ditawarkan.

Selain gaji dan potensi pola karir (bagi PNS), ASN pun mendapatkan beragam tunjangan yang besarnya lumayan menjanjikan.

Gaji PNS tahun 2023 dan tunjangannya di Aceh Jaya secara khusus memenuhi aturan yang berlaku di nasional & daerah. Gaji PNS Aceh Jaya mengikuti aturan nasional, adapun tunjangan bisa sangat berbeda sesuai dengan instansi.