Info Gaji dan Penghasilan PNS di Kalimantan Utara pada Tahun 2023

Bekerja di bidang pemerintah disukai banyak pencari kerja & masyarakat umum karena stabilitasnya serta adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung. Oleh sebab itu, kali ini etableros.com akan memberikan pembahasan mendetail soal gaji PNS Kalimantan Utara dan tunjangan melekat.

Daftar Tes PNS

Hampir tiap tahunnya jutaan orang mencoba test yang dipanitiai oleh BKN. Tahun lalu, tercatat sekurang-kurangnya 3.3 juta orang yang mengikuti tes ini.

Di kuartal 3 di tahun 2023, Badan Kepegawaian Negara lagi-lagi melaunching pendaftaran bagi CPNS & PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) non guru.

Menurut SE Kepala BKN no. 5587 tahun 2023, pendaftaran di-open sejak 30 Juni 2023 lalu, s.d. 21 Juli depan. Pendaftaran dilaksanakan via laman https://www.sscasn.bkn.go.id.

Bagi Anda yang tertarik, syarat-syaratt dan cara pendaftaran yang lengkap bisa diakses di situs resmi sscasn.bkn.go.id.

Gaji PNS Kalimantan Utara & Gaji PPPK Kalimantan Utara 2023

Pada umumnya, penghasilan dari setiap ASN di Indonesia menggunakan standar yang sama sesuai golongan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019.

Namun, besaran akhir yang pegawai terima di tiap daerah dapat berbeda-beda. Alesannya, karena adanya sejumlah tunjangan yang besarannya ditetapkan oleh daerah tersebut.

Pada artikel ini, etableros.com akan mengupas perihal gaji PNS secara umum dan tunjangan yang akan mereka dapat di Kalimantan Utara.

2. Silsilah Gaji ASN di Kalimantan Utara

Umumnya orang-orang yang masih belum faham perbedaan dari ASN, PNS, dan PPPK.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah karyawan pemerintahan yang terdiri dari PNS & PPPK. Kemudian apa bedanya dari PNS dan PPPK?

PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan pegawai negara (ASN) yang diangkat secara permanen untuk bekerja pada suatu jabatan di pemerintahan. Seorang PNS ber- status menjadi pegawai tetap dan memperoleh pensiunan dan tunjangan hari tua sehabis selesai bekerja di kemudian hari.

Kemudian, PPPK yaitu pegawai negara yang diangkat menurut perjanjian kerja (kontrak) yang waktunya adalah selama jangka waktu tertentu (min 1 tahun dan bisa diperpanjang hingga 30 tahun) untuk menjalankan suatu pekerjaan pemerintahan. PPPK tidak diberikan pensiuanan layaknya PNS lainnya.

Contoh dari PNS adalah pegawai pemda, guru, dosen, camat, polisi, dokter, atau tentara. Kemudian contoh dari PPPK misalnya karyawan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Selain uang pensiuan, fasilitas yang tidak PPPK miliki tetapi PNS peroleh adalah jenjang karier & pola karier, promosi, mutasi, serta pangkat dan jabatan. Selain itu, PNS juga bisa mendapatkan tukin (tunjangan kinerja) yang tidak PPPK peroleh.

Standart Hukum Penetapan Gaji PNS

Penggolongan & nominal dari gaji PNS dan PPPK ditetapkan dalam keputusan lainnya. Pemerintah membuat aturan Gaji PNS dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019.

Standar Hukum Peraturan PPPK

Penghasilan PPPK pemerintah atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020.

Perbedaan Gaji PNS dan Gaji PPPK

Selain berbeda dalam pengkategorian dan besaran uang penghasilan sebagaimana udah kami urai di atas, gaji PNS dan PPPK juga ada perbedaan dari berbagai segi sebagaimana berikut:

Badan yang Berwenang Menetapkan & Menaikkan

Baik gaji PNS ataupun PPPK sama-sama diatur oleh pemerintah pusat, dan diatur melalui PP yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia yang lagi menjabat.

Setelah pemerintah pusat mengesahkan peraturan, lalu yang melaksanakannya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Bagian SDM dari unit tempat ASN bekerja.

Adapun source dana bagi penghasilan sama-sama berasal dari APBN. ASN di pemerintah pusat mendapatkan gaji dari APBN dan ASN di pemerintah daerah memperoleh gaji berasal dari APBD.

Jangka Waktu Kenaikan Penghasilan

PNS

Faktor naiknya gaji bisa PNS peroleh ketika peningkatan golongan atau naiknya pangkat golongan.

Naiknya golongan dari golongan I hingga III bisa PNS perolah melalui peningkatan jenjang pendidikan. Jika PNS mau naik dari golongan III ke golongan IV, maka wajib memenuhi performa dalam bentuk kinerja, pendidikan, & masa aktif bekerja tertentu.

Kemudian, peningkatan pangkat golongan (misalnya dari IIIa ke IIIb) terbagi menjadi 3 jenis:

● Meningkatnya Pangkat Reguler

Artinya, menaiknya pangkat tiap 4 tahun sekali dengan syarat Penilaian Performa Kerja ASN tersebut baik selama 4 tahun terakhir.

● Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu

Yakni, naiknya pangkat pada jabatan dengan keterampilan khusus. Jika prestasi baik, maka akan memperoleh kenaikan pangkat tiap 2 tahun sekali.

● Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural

Artinya, menaiknya pangkat yang seorang ASN perolah ketika ia menempati suatu jabatan struktural & pangkatnya dalam se- tingkat di bawah pangkat syarat jabatan . Proses kenaikan macam ini juga dikenal sebagai kenaikan pangkat karena faktor promosi.

PPPK

Karena PPPK adalah ASN yang aturan kerjanya tipenya kontrak, sehingga PPPK tidak mendapatkan bonus jenjang karir sebagaimana PNS.

Range Waktu

Berlakunya Peraturan
Aturan gaji PNS secara nasional berlaku mulai dari saat pemberlakuan yang termaktub di PP yang mengaturnya.

Lalu untuk kenaikan pangkat secara individu, pada umumnya berlangsung tiap 1 April & 1 Oktober di tiap-tiap tahunnya.

Perhitungan Jumlah Kenaikan Gaji

Bagi PNS, jabatan {awal|pertama|mula-mula disesuaikan dari tingkat edukasi terakhir saat mendaftar.

Tingkat golongan I untuk lulusan SD dan SMP, Jenjang golongan II untuk lulusan SMA & D-III, Jenjang golongan III bagi lulusan sarjana sampai S3. Adapun untuk meraih Golongan IV maka harus memenuhi syarat tertentu termasuk waktu aktif yang cukup lama.

Kalau PPPK, enggak memiliki kenaikan golongan sebagaimana dalam pola kerja PNS.

Jumlah Nominalnya

Pemerintah mengelola Gaji PNS dalam Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2019. Berikut nominal besarannya:

Keputusan Penetapan Gaji PNS Kalimantan Utara

Landasan Hukum Pembuatan Penetapan Gaji PNS

Penentuan gaji PNS Kalimantan Utara tahun 2023 berdasarkan penentuan yang diputuskan secara nasional, oleh karenanya tidak ada perbedaan jika dibanding dengan kabupaten lainnya.

Tetapi selain gaji, ASN (PNS dan PPPK) pun memperoleh beraneka tunjangan yang besarnya lebih gede dari gaji.

Tunjangan-tunjangan ini adalah:

● Tunjangan Kinerja (tukin) yang besarnya paling gede
● Tunjangan suami-istri yang besarnya 5% dari gaji pokok
● Tunjangan anak sebesar 0,2 dari gaji pokok dengan ketentuan paling banyak tiga anak
● Tunjangan natura sebesar 35rb-41rb per hari
● Tunjangan jabatan bagi yang menjabat posisi tertentu
● Tunjangan perjalanan kerja kalau ditugasi
● Gaji ke-13 (THR)

Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS

Tukin yaitu tunjangan terbesar yang ASN dapatkan sebagai kompensasi atas jerih payahnya.

Di pemerintahan Kalimantan Utara, Tukin dinilai berdasarkan nilai dari hasil kerja (ragam pekerjaan) dan keadaan kerja (lembur atau tidak). Tukin juga dapat menurun jika jam kehadiran ASN berkurang (contohnya disebabkan alfa masuk kerja atau tidak hadir).

Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen Gaji

Tunjangan yang ASN perolah gak termasuk gaji pokok.

Jumlah Gaji PNS Meliputi Gaji dan Tunjangan

Dikarenakan tunjangan-tunjangan bukanlah termasuk gaji pokok, sehingga uang bulanan akhir yang PNS dapatkan yaitu gaji pokok ditambahi dengan beragam tunjangan.

Tukin Tidak Termasuk Gaji Pokok

Meskipun besarannya lebih besar dari gaji serta tunjangan-tunjangan lainnya, tetapi tukin bukanlah gaji pokok.

Besaran Tunjangan Kinerja

Nominal tukin bervariasi antara 1 kantor dengan instansi yang lain, dari start jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah bergantung dengan kondisi.

Kesimpulan

Dinilai sebagai kerjaan incaran di Indonesia, banyak orang yang mengincar menjadi ASN dikarenakan bermacam-macam kelebihan yang melekat.

Selain gaji & kans peningkatan karir (bagi PNS), ASN pun memperolah bermacam-macam tunjangan yang besarnya begitu menjanjikan.

Gaji PNS tahun 2023 dan tunjangannya di Kalimantan Utara secara khusus memenuhi peraturan yang berlaku di nasional & daerah. Gaji PNS Kalimantan Utara berpedoman aturan nasional, kalau tunjangan bervariasi sesuai dengan instansi.