Informasi Gaji Tunjangan PNS di Kutai Barat pada Tahun 2021

4 min read

Bekerja di sektor pemerintahan diminati banyak lulusan baru dan masyarakat umum karena stabilitasnya serta adanya kelebihan-kelebihan yang menunjang. Oleh karenanya, kali ini etableros.com akan memberikan tulisan mendetail tentang gaji PNS Kutai Barat dan tunjangan melekat.

Tes PNS

Setiap tahun antusiasme orang mengikuti test yang dipanitiai oleh BKN. Tahun kemarin, tercatat lebih dari 3,3juta orang yang mengikuti seleksi ini.

Mengawali kuartal tiga di tahun 2021, Badan Kepegawaian Negara lagi-lagi membuka seleksi pendaftaran bagi CPNS & PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) non guru.

Berdasarkan SE Kepala BKN nomer 5587 tahun 2021, pendaftaran dibuka sejak 30 Juni 2021 lalu, s.d. 21 Juli depan. Pendaftaran dilaksanakan via laman resmi https://www.sscasn.bkn.go.id.

Buat Anda yang kepengen, syarat-syaratt dan cara pendaftaran yang lengkap dapat diakses di laman https://sscasn.bkn.go.id.

Gaji PNS Kutai Barat & Gaji PPPK Kutai Barat 2021

Pada dasarnya, gaji dari tiap ASN di Indonesia menggunakan aturan yang sama berdasarkan golongan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019.

Tetapi faktanya, besaran akhir yang pegawai terima di masing-masing daerah bisa berbeda-beda. Alasannya, karena adanya sejumlah tunjangan yang nominalnya diatur oleh kepala daerah tersebut.

Pada kesempatan ini, etableros.com akan mengulas tentang gaji PNS secara detail & tunjangan yang akan PNS peroleh di Kutai Barat.

2. Silsilah Gaji PNS di Kutai Barat

Umumnya orang yang masih belum paham apa bedanya dari ASN, PNS, dan PPPK.

Merujuk UU Nomer 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah karyawan pemerintahan yang terdiri dari PNS & PPPK. Kemudian apa perbedaan dari PNS dan PPPK?

PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan karyawan pemerintahan (ASN) yang ditetapkan secara permanen untuk menempati pada suatu jabatan di pemerintahan. Seorang PNS memiliki status menjadi karyawan tetap dan memperoleh uang pensiun dan tunjangan hari tua sehabis berhenti kerja di kemudian hari.

Dari sisi lain, PPPK adalah pegawai pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) yang waktunya adalah selama jangka periode tertentu (minimal 1 tahun & bisa dilanjut sampai 30 tahun) untuk mengerjakan suatu tugas pemerintahan. PPPK tidak diberikan jaminan pensiun sebagaimana PNS lainnya.

Contoh dari PNS adalah pegawai daerah, guru, dosen, camat, polisi, dokter, dan tentara. Kemudian contoh dari PPPK adalah karyawan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Selain jaminan pensiun, hal yang tidak PPPK miliki tetapi PNS dapatkan adalah pengembangan karier dan pola karier, promosi, mutasi, serta pangkat dan jabatan. Selain itu, PNS juga dapat mendapatkan tukin (tunjangan kinerja) yang tidak PPPK dapatkan.

Standar Hukum Aturan Gaji PNS

Penggolongan dan nominal dari gaji PNS dan PPPK diatur dalam peraturan lainnya. Pemerintah membuat aturan Gaji PNS di PP No 15 Tahun 2019.

Standar Hukum Aturan PPPK

Gaji PPPK pemerintah atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020.

Perbedaan Gaji PNS & Gaji PPPK

Selain berbeda dalam pengkategorian & besaran uang gaji layaknya udah kami urai di atas, gaji PNS & PPPK juga ada perbedaan dari berbagai segi sbb:

Badan yang Bertugas Memutuskan Menetapkan dan Menaikkan

Baik take home pay ASN ataupun PPPK sama-sama dicatat oleh pemerintah pusat, dan disahkan oleh PP yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang tengah menjabat.

Setelah pemerintah pusat mengesahkan peraturan, lalu yang melakukannya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Bagian SDM dari kantor tempat ASN bertugas.

Adapun source dana bagi penghasilan sama-sama berasal dari anggaran pendapatan belanja pemerintah. ASN di pemerintah pusat mendapatkan gaji dari APBN dan ASN di pemerintah daerah mendapatkan gaji dari APBD.

Periode Waktu Kenaikan Penghasilan

PNS

Faktor naiknya gaji dapat PNS dapatkan ketika peningkatan golongan atau kenaikan pangkat golongan.

Naiknya golongan dari golongan I s.d. III dapat PNS perolah melalui menaiknya tingkat pendidikan. Jika PNS hendak naik dari golongan III menuju golongan IV, maka wajib memenuhi performa berupa kinerja, pendidikan, & masa aktif bekerja tertentu.

Lalu, kenaikan pangkat golongan (misalnya dari IVa ke IVb) dibagi dalam 3 jenis:

● Kenaikan Pangkat Reguler

Artinya, peningkatan pangkat tiap empat thn sekali dengan ketentuan Penilaian Prestasi Kerja PNS tersebut baik selama 4 tahun terakhir.

● Kenaikan Pangkat Pilihan Pejabat Fungsional Tertentu

Artinya, peningkatan pangkat pada jabatan dengan keahlian khusus. Jika prestasi baik, maka akan memperoleh kenaikan pangkat tiap 2 tahun sekali.

● Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural

Artinya, peningkatan pangkat yang seorang ASN perolah dengan syarat mereka menempati suatu jabatan struktural & pangkatnya dalam satu tingkat di bawah pangkat persyaratan jabatan . Kenaikan macam ini juga dikenal sebagai naiknya pangkat karena faktor promosi.

PPPK

Disebabkan PPPK merupakan ASN yang perjanjian kerjanya tipenya kontrak, oleh karenanya PPPK tidak memperoleh bonus jenjang karir layaknya PNS.

Range Waktu

Diberlakukannya Ketentuan
Aturan gaji ASN secara nasional diundangkan dimulai dari saat pemberlakuan yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden yang mengaturnya.

Kemudian untuk kenaikan jabatan secara personal, pada umumnya berlangsung tiap 1 April serta 1 Oktober di tiap tahunnya.

Perhitungan Jumlah Kenaikan Penghasilan

Sistem PNS, jabatan {awal|pertama|mula-mula didasarkan dari jenjang edukasi terakhir ketika mendaftar.

Tingkat golongan I bagi lulusan SD dan SMP, Golongan II untuk lulusan SMA dan D-III, Jenjang golongan III untuk lulusan S1 s.d S3. Sedangkan untuk memperoleh Golongan IV maka perlu memenuhi syarat tertentu termasuk jam aktif yang agak lama.

sedangkan PPPK, enggak memiliki peningkatan golongan seperti dalam pola karir PNS.

Besaran Nominalnya

Pemerintah mengatur Penghasilan PNS dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019. Perhitungan detail besarannya:

Golongan I (lulusan SD dan SMP)
Ia  Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800
Ib  Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900
Ic  Rp 1.776.600 – Rp 2.577.500
Id  Rp 1.851.800 – Rp 2.686.500
Golongan II (lulusan SMA & D-III)
IIa  Rp 2.022.200 – Rp 3.373.600
IIb  Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300
IIc  Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000
IId  Rp 2.399.200 – Rp 3.820.000
Golongan III (lulusan S1 atau S3)
IIIa  Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400
IIIb  Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600
IIIc  Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400
IIId  Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000
Golongan IV
IVa  Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000
IVb  Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500
IVc  Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900
IVd  Rp 3.447.200 – Rp 5.661.700
IVe  Rp 3.593.100 – Rp 5.901.200
Untuk besaran nominal take home pay PPPK menurut PP No 98 Tahun 2020 yaitu dibawah ini
Golongan I  Rp 1.794.900 – Rp 2.686.200
Golongan II  Rp 1.960.200 – Rp 2.843.900
Golongan III  Rp 2.043.200 – Rp 2.964.200
Golongan IV  Rp 2.129.500 – Rp 3.089.600
Golongan V  Rp 2.325.600 – Rp 3.879.700
Golongan VI  Rp 2.539.700 – Rp 4.043.800
Golongan VII  Rp 2.647.200 – Rp 4.214.900
Golongan VIII  Rp 2.759.100 – Rp 4.393.100
Golongan IX  Rp 2.966.500 – Rp 4.872.000
Golongan X  Rp 3.091.900 – Rp 5.078.000
Golongan XI  Rp 3.222.700 – Rp 5.292.800
Golongan XII  Rp 3.359.000 – Rp 5.516.800
Golongan XIII  Rp 3.501.100 – Rp 5.750.100
Golongan XIV  Rp 3.649.200 – Rp 5.993.300
Golongan XV  Rp 3.803.500 – Rp 6.246.900
Golongan XVI  Rp 3.964.500 – Rp 6.511.100
Golongan XVII  Rp 4.132.200 – Rp 6.786.500

Penetapan Gaji PNS Kutai Barat

Dasar Pembuatan Penetapan Gaji PNS

Ketentuan gaji PNS Kutai Barat tahun 2021 berdasarkan penentuan yang diputuskan secara terpusat, oleh karena itu gak ada bedanya dibandingkan provinsi lainnya.

Namun selain gaji, ASN (PNS & PPPK) pun mendapat beberapa tunjangan yang nilainya lebih gede dari gaji.

Tunjangan-tunjangan itu meliputi:

● Tunjangan Kinerja (tukin) yang nilainya paling besar
● Tunjangan suami-istri yang besarannya 0,5 dari gaji pokok
● Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok dengan maks tiga anak
● Tunjangan makan sebesar 35rb-41rb tiap hari
● Tunjangan jabatan untuk yang menjabat jabatan tertentu
● Tunjangan perjalanan kerja apabila ditugasi
● Gaji ke-13 (THR)

Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN

Tukin adalah tunjangan paling jos yang ASN dapatkan sebagai kompensasi atas jerih payahnya.

Di pemerintahan Kutai Barat, Tukin dinilai atas nilai dari hasil kerja (ragam kerjaan) dan keadaan kerja (lembur atau tidak). Tukin juga dapat mengecil jika log kehadiran ASN mengecil (misal karena alfa masuk kerja atau gak hadir).

Tunjangan Tidak Pasti Bukan Bagian dari Gaji

Tunjangan yang ASN perolah gak termasuk gaji pokok.

Nominal Gaji PNS Ada Gaji & Tunjangan

Dikarenakan tunjangan-tunjangan belum termasuk gaji pokok, jadinya penghasilan final yang PNS perolah adalah gaji pokok tambah dengan berbagai jenis tunjangan.

Tukin Tidak Termasuk Gaji Pokok

Walaupun jumlahnya lebih banyak dari gaji serta tunjangan-tunjangan lain-lain, akan tetapi tukin tidaklah gaji pokok.

Nominal Tunjangan Kinerja

Jumlah tukin bermacam-macam antara 1 kementerian dengan instansi lainnya, dari start jutaan rupiah sampai puluhan juta rupiah bergantung dengan jabatan.

Kesimpulan

Sebagai profesi incaran di Indonesia, banyak orang yang mengincar menjadi ASN karena bermacam-macam fasilitas yang melekat.

Selain gaji dan potensi pengembangan karir (bagi PNS), ASN pun memperolah beraneka ragam tunjangan yang jumlahnya cukup menjanjikan.

Penghasilan PNS tahun 2021 dan tunjangannya di Kutai Barat secara khusus memenuhi peraturan yang berlaku di nasional dan daerah. Gaji PNS Kutai Barat menyesuaikan aturan nasional, kalau tunjangan bisa sangat berbeda sesuai dengan kantor.