Berapa Gaji & Tunjangan PNS di Kutai Timur pada Tahun 2023

Kerja di sektor pemerintahan diminati banyak pencari kerja dan masyarakat umum karena stabilitasnya serta adanya fasilitas-fasilitas yang menunjang. Oleh karenanya, kali ini etableros.com akan memberikan pembahasan mendetail tentang gaji PNS Kutai Timur beserta tunjangan melekat.

Daftar Tes PNS

Setiap tahun ribuan orang mengikuti test yang diselenggarakan oleh BKN. Tahun kemarin, tercatat lebih 3.300.000 pendaftar yang mengikuti tes ini.

Di kuartal 3 di tahun 2023, BKN lagi-lagi melakukan penerimaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) non guru.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN nomer 5587 tahun 2023, pendaftaran mulai dibuka mulai 30 Juni 2023 lalu, sampai dengan 21 Juli depan. Pendaftaran dilakukan melalui web resi https://sscasn.bkn.go.id.

Untuk Anda yang kepengen, syarat-syaratt & cara daftar yang lengkap dapat diakses di laman resmi https://sscasn.bkn.go.id.

Gaji PNS Kutai Timur & Gaji PPPK Kutai Timur 2023

Pada dasarnya, penghasilan dari tiap PNS di Indonesia menggunakan ukuran yang sama sesuai golongan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 15 tahun 2019.

Akan tetapi, besaran akhir yang pegawai terima di tiap daerah dapat jauh berbeda. Alesannya, karena adanya sejumlah tunjangan yang nominalnya ditetapkan oleh kepala daerah tersebut.

Pada pembahasan ini, etableros.com akan membahas tentang gaji PNS secara mendetail dan tunjangan yang akan mereka dapat di Kutai Timur.

2. Istilah Gaji ASN di Kutai Timur

Ada banyak orang yang masih belum paham bedanya dari ASN, PNS, & PPPK.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah karyawan negeri yang terdiri dari ASN dan PPPK. Lantas apa perbedaan dari PNS dan PPPK?

PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah karyawan negara (ASN) yang dilantik secara permanen untuk bekerja pada suatu posisi di pemerintahan. Seorang PNS ber- status karyawan tetap & memperoleh pensiunan dan tunjangan hari tua sehabis berhenti bekerja di masa depan.

Di sisi lain, PPPK merupakan pegawai negara yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) yang berlangsung selama jangka waktu tertentu (minimal 1 tahun dan bisa diperpanjang hingga 30 tahun) untuk menjalankan suatu pekerjaan pemerintahan. PPPK tidak mendapatkan pensiuanan sebagaimana PNS lainnya.

Contoh dari PNS adalah pegawai pusat, guru, dosen, camat, polisi, dokter, atau tentara. Adapun contoh dari PPPK adalah pegawai dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Selain jaminan pensiun, fasilitas yang tidak PPPK miliki namun PNS dapatkan adalah pengembangan karier dan peningkatan karier, promosi, mutasi, serta pangkat & jabatan. Selain itu, PNS juga bisa memperoleh tukin (tunjangan kinerja) yang tidak PPPK dapatkan.

Standart Hukum Penetapan Gaji PNS

Penggolongan & besaran dari gaji PNS & PPPK diatur dalam peraturan lainnya. Pemerintah membuat aturan Gaji PNS pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019.

Dasar Hukum Penetapan PPPK

Honor PPPK pemerintah atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020.

Perbedaan Gaji PNS dan Gaji PPPK

Selain berbeda dalam penggolongan dan besaran uang gaji sebagaimana udah kami tulis di atas, gaji PNS & PPPK juga memiliki perbedaan dari berbagai segi seperti berikut:

Fihak yang Bertugas Melakukan Menetapkan & Menaikkan

Baik upah PNS maupun PPPK sama-sama dicatat oleh pemerintah pusat, & dicatat melalui Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia yang tengah menjabat.

Setelah pemerintah pusat mengatur peraturan, kemudian yang menyelenggarakan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Bagian SDM dari satker tempat PNS bekerja.

Adapun source dana bagi penghasilan sama-sama bersumber dari anggaran pendapatan belanja pemerintah. ASN di pemerintah pusat memperoleh gaji dari APBN & ASN di pemerintah daerah mendapatkan gaji dari APBD.

Periode Waktu Kenaikan Gaji

PNS

Kenaikan gaji bisa PNS peroleh saat naiknya golongan atau menaiknya pangkat golongan.

Kenaikan golongan dari golongan I hingga III bisa PNS perolah melalui kenaikan jenjang pendidikan. Jika PNS hendak naik dari golongan III ke golongan IV, maka harus memenuhi performa berupa kinerja, jenjang pendidikan, dan masa kerja tertentu.

Lalu, naiknya pangkat golongan (misalnya dari IVa ke IVb) dibagi menjadi 3 macam:

● Kenaikan Pangkat Reguler

Yaitu, kenaikan pangkat setiap 4 thn sekali dengan syarat Penilaian Prestasi Kerja ASN tersebut baik selama 4 tahun terakhir.

● Meningkatnya Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu

Yakni, naiknya pangkat pada jabatan dengan keahlian khusus. Jika prestasi baik, maka akan memperoleh kenaikan pangkat setiap 2 tahun sekali.

● Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural

Artinya, menaiknya pangkat yang seorang ASN perolah jika mereka di posisi suatu jabatan struktural dan pangkatnya dalam satu tingkat di bawah pangkat syarat jabatan itu. Kenaikan macam ini juga dikenal sebagai menaiknya pangkat karena faktor promosi.

PPPK

Karena PPPK merupakan ASN yang sistem kerjanya sifatnya kontrak, maka PPPK tidak mendapatkan fasilitas jenjang karir sebagaimana PNS.

Tempo

Berlakunya Ketentuan
Keputusan penghasilan PNS secara nasional diundangkan dimulai dari saat pemberlakuan yang tercantum pada PP yang mengaturnya.

Kemudian untuk kenaikan pangkat secara individu, umumnya berlangsung setiap 1 April serta 1 Oktober di setiap tahunnya.

Hitungan Jumlah Peningkatan Penghasilan

Sistem PNS, jabatan {awal|pertama|mula-mula didasarkan dari jalur sekolah terakhir ketika masuk PNS.

Jenjang golongan I bagi lulusan SD & SMP, Tingkat golongan II bagi lulusan SMA dan D-III, Tingkat golongan III bagi lulusan S1 s.d S3. Adapun untuk memperoleh Golongan IV maka harus memenuhi prasyarat tertentu misalnya waktu kerja yang agak lama.

Kalau PPPK, enggak ada peningkatan golongan sebagaimana dalam jenjang kerja PNS.

Jumlah Nominalnya

Pemerintah membuat aturan Penghasilan PNS dalam Keputusan Pemerintah No. 15 Tahun 2019. Berikut detail besarannya:

Penetapan Gaji PNS Kutai Timur

Dasar Pembuatan Penetapan Gaji PNS

Penetapan gaji PNS Kutai Timur tahun 2023 berdasarkan penetapan yang diputuskan secara nasional, jadinya tidak ada perbedaan jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Tetapi selain gaji, ASN (PNS & PPPK) pun memiliki beragam tunjangan yang besarannya lebih gede daripada gaji.

Tunjangan-tunjangan itu adalah:

● Tunjangan Kinerja (tukin) yang nilainya paling menjanjikan
● Tunjangan suami-istri yang nominalnya 0,5 dari gaji pokok
● Tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok dengan max tiga anak
● Tunjangan natura sebesar 35-41 ribu per hari
● Tunjangan jabatan bagi yang diangkat menjadi posisi tertentu
● Tunjangan perjalanan dinas apabila ditugasi
● Gaji ke-13 (THR)

Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS

Tukin adalah tunjangan terbesar yang ASN dapatkan sebagai kompensasi atas .

Di pemerintahan Kutai Timur, Tukin dihitung atas performance kerja (jenis pekerjaan) dan keadaan kerja (lembur atau tidak). Tukin juga bisa berkurang jika jam kehadiran ASN berkurang (misal dikarenakan telat masuk kerja atau gak hadir).

Tunjangan Tidak Pasti Bukan Komponen Gaji

Tunjangan yang ASN dapatkan gak termasuk gaji pokok.

Jumlah Gaji PNS Terdiri dari Gaji & Tunjangan

Karena tunjangan-tunjangan tidaklah termasuk gaji pokok, sehingga uang bulanan total yang PNS dapatkan yaitu gaji pokok tambah dengan beberapa tunjangan.

Tukin Tidak Termasuk Gaji Pokok

Walaupun besarannya lebih banyak dari gaji serta tunjangan-tunjangan lain-lain, namun tukin tidaklah gaji pokok.

Jumlah Tunjangan Kinerja

Jumlah tukin bermacam-macam antara satu kota dengan instansi lainnya, dari start jutaan rupiah sampai puluhan juta rupiah bergantung dengan jabatan.

Simpulan

Dinilai sebagai profesi keren di Indonesia, banyak orang yang mengincar menjadi ASN karena beragam kelebihan yang melekat.

Selain gaji dan kans pengembangan karir (bagi PNS), ASN pun mendapatkan beragam tunjangan yang nilainya begitu menjanjikan.

Gaji PNS tahun 2023 dan tunjangannya di Kutai Timur secara spesifik mengikuti aturan yang berlaku di nasional & daerah. Penghasilan PNS Kutai Timur berdasarkan aturan nasional, sedangkan tunjangan bervariasi menyesuaikan dengan kantor.