Informasi Gaji PNS di Lembata pada Tahun 2023

Kerja di sektor pemerintah diminati banyak pencari kerja dan masyarakat umum karena stabilitasnya serta adanya kelebihan-kelebihan yang menunjang. Oleh sebab itu, kali ini etableros.com akan memberikan ulasan mendetail soal gaji PNS Lembata serta tunjangan melekat.

Pendaftaran PNS

Hampir tiap tahun jutaan orang mencoba test yang dipanitiai oleh BKN. Tahun kemarin, tercatat total 3,3jt pendaftar yang mengikuti seleksi ini.

Di kuartal tiga di tahun 2023, BKN kembali membuka seleksi penerimaan bagi CPNS & PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) non guru.

Berdasarkan SE Kepala BKN nomor 5587 tahun 2023, pendaftaran dibuka sejak 30 Juni 2023 lalu, akan berlangsung hingga 21 Juli depan. Pendaftaran dilaksanakan melalui situs resmi https://www.sscasn.bkn.go.id.

Bagi Anda yang kepengin, syarat-syaratt dan cara pendaftaran yang lengkap bisa diakses di situs https://www.sscasn.bkn.go.id.

Gaji PNS Lembata & Gaji PPPK Lembata 2023

Pada umumnya, gaji dari tiap-tiap ASN di Indonesia menggunakan aturan yang sama berdasarkan golongan yang diatur dalam PP Nomor 15 tahun 2019.

Tetapi faktanya, take home pay yang pegawai terima di tiap daerah bisa beda banget. Alesannya, karena adanya beberapa tunjangan yang jumlahnya diatur oleh kepala daerah tersebut.

Pada kesempatan ini, etableros.com akan mengulas mengenai gaji PNS secara mendetail serta tunjangan yang akan mereka dapat di Lembata.

2. Silsilah Gaji PNS di Lembata

Ada banyak orang-orang yang masih belum mengetahui perbedaan dari ASN, PNS, dan PPPK.

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah pegawai pemerintahan yang terdiri dari PNS dan PPPK. Kemudian apa perbedaan dari PNS & PPPK?

PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan pegawai negara (ASN) yang diangkat secara permanen untuk bekerja pada suatu jabatan di pemerintahan. Seorang PNS memiliki status sebagai pegawai tetap & memperoleh uang pensiun & tunjangan hari tua sehabis berhenti kerja di masa depan.

Dari sisi lain, PPPK merupakan pegawai negara yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) yang waktunya adalah selama jangka periode tertentu (min 1 tahun & dapat dilanjutkan hingga 30 tahun) untuk menjalankan suatu pekerjaan pemerintahan. PPPK tidak memperoleh uang pensiun seperti PNS pada umumnya.

Contoh dari PNS yaitu pegawai pemprov, guru, dosen, camat, polisi, dokter, serta tentara. Kemudian contoh dari PPPK adalah karyawan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Selain uang pensiuan, fasilitas yang tidak PPPK miliki tetapi PNS peroleh adalah jenjang karier & pola karier, promosi, mutasi, serta pangkat dan jabatan. Selain itu, PNS juga bisa menerima tukin (tunjangan kinerja) yang tidak PPPK dapatkan.

Standart Hukum Peraturan Gaji PNS

Penggolongan & nominal dari gaji PNS & PPPK ditetapkan dalam keputusan yang berbeda. Pemerintah mengatur Gaji PNS dalam PP No. 15 Tahun 2019.

Dasar Hukum Aturan PPPK

Penghasilan PPPK pemerintah atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020.

Perbedaan Gaji PNS dan Gaji PPPK

Selain tidak sama dalam penggolongan & besaran uang gaji sebagaimana udah kami uraikan di atas, gaji PNS & PPPK juga memiliki perbedaan dari berbagai segi sebagai berikut:

Badan yang Berwenang Melakukan Menetapkan & Menaikkan

Baik upah PNS maupun PPPK sama-sama dicatat oleh pemerintah pusat, & dicatat oleh Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat.

Setelah pemerintah pusat mengatur peraturan, lalu yang melaksanakannya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Bagian HR dari satker tempat PNS bekerja.

Sedangkan source dana bagi gaji sama-sama dari anggaran pendapatan belanja pemerintah. PNS di pemerintah pusat memperoleh gaji dari APBN & ASN di pemerintah daerah menerima gaji dari APBD.

Jangka Waktu Kenaikan Penghasilan

PNS

Faktor naiknya gaji dapat PNS dapatkan ketika kenaikan golongan atau naiknya pangkat golongan.

Peningkatan golongan dari golongan I s.d. III bisa PNS dapatkan melalui kenaikan tingkat pendidikan. Jika PNS akan naik dari golongan III menuju golongan IV, maka wajib memenuhi syarat-syarat berupa kinerja, pendidikan, & masa aktif bekerja tertentu.

Terus, kenaikan pangkat golongan (misalnya dari IIIa ke IIIb) dikategorikan menjadi 3 jenis:

● Meningkatnya Pangkat Reguler

Yakni, menaiknya pangkat setiap empat tahun sekali dengan syarat Penilaian Performa Kerja PNS tersebut baik dalam waktu 4 tahun terakhir.

● Meningkatnya Pangkat Pilihan Pejabat Fungsional Tertentu

Yaitu, menaiknya pangkat pada jabatan dengan kemampuan khusus. Jika prestasi baik, kemudian akan memperoleh kenaikan pangkat dalam 2 tahun sekali.

● Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural

Yakni, menaiknya pangkat yang seorang PNS dapatkan dengan syarat dia ditugaskan di suatu jabatan struktural & pangkatnya dalam se- tingkat di bawah pangkat persyaratan jabatan . Proses kenaikan bentuk ini juga disebut peningkatan pangkat karena faktor promosi.

PPPK

Dikarenakan PPPK merupakan ASN yang kontrak kerjanya sifatnya kontrak, sehingga PPPK tidak memiliki fasilitas jenjang karir seperti halnya PNS.

Jangka Waktu

Diberlakukan Keputusan
Aturan penghasilan PNS secara nasional diundangkan diawali dari waktu pemberlakuan yang termaktub di Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

Lalu untuk kenaikan jabatan secara individu, umumnya berlangsung tiap 1 April dan 1 Oktober di tiap tahunnya.

Perhitungan Jumlah Kenaikan Penghasilan

Bagi PNS, golongan {awal|pertama|mula-mula berdasarkan dari tingkat edukasi terakhir waktu masuk PNS.

Golongan I untuk lulusan SD & SMP, Tingkat golongan II untuk lulusan SMA dan D-III, Golongan III untuk lulusan sarjana s.d S3. Adapun untuk mendapatkan Golongan IV maka wajib mencukupi syarat tertentu termasuk jam aktif yang cukup lama.

sedangkan PPPK, tidak memiliki kenaikan golongan kayak dalam pola kerja PNS.

Jumlah Nominalnya

Pemerintah mengelola Gaji PNS dalam Keputusan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Berikut detail besarannya:

Penetapan Gaji PNS Lembata

Landasan Hukum Pembuatan Keputusan Penetapan Gaji PNS

Penentuan gaji PNS Lembata tahun 2023 berdasarkan ketentuan yang disepakati secara nasional, sehingga gak ada perbedaan dibanding provinsi lainnya.

Akan tetapi selain gaji, ASN (PNS dan PPPK) pun mendapatkan beragam tunjangan yang nominalnya lebih gede dari gaji.

Tunjangan-tunjangan itu meliputi:

● Tunjangan Kinerja (tukin) yang nilainya paling besar
● Tunjangan suami-istri yang nominalnya 5 persen dari gaji pokok
● Tunjangan anak sebesar 0,2 dari gaji pokok dengan maks tiga anak
● Tunjangan beras sebesar 35-41 ribu per hari
● Tunjangan jabatan untuk yang menempati posisi tertentu
● Tunjangan perjalanan kerja jika ditugaskan
● Gaji ke-13 (THR)

Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS

Tukin adalah tunjangan paling gede yang ASN nikmati sebagai apresiasi atas pekerjaannya.

Di pemerintah Lembata, Tukin diberikan berdasarkan performance kerja (macam kerjaan) dan keadaan kerja (lembur atau tidak). Tukin juga dapat mengecil jika jam kehadiran ASN berkurang (misalnya disebabkan terlambat masuk kerja atau gak hadir).

Tunjangan Tidak Pasti Bukan Bagian dari Gaji

Tunjangan yang ASN dapatkan tidak termasuk gaji pokok.

Jumlah Gaji PNS Ada Gaji dan Tunjangan

Dikarenakan tunjangan-tunjangan bukan termasuk gaji pokok, jadinya gaji final yang PNS perolah yaitu gaji pokok ditambah dengan berbagai jenis tunjangan.

Tukin Tidak Termasuk Gaji Pokok

Walaupun nominalnya lebih banyak dari gaji serta tunjangan-tunjangan lain-lain, akan tetapi tukin tidaklah gaji pokok.

Nominal Tunjangan Kinerja

Nominal tukin bervariasi antara 1 departemen dengan instansi lainnya, dari mulai jutaan rupiah sampai puluhan juta rupiah tergantung dengan analisis kerja.

Kesimpulan

Dinilai sebagai pekerjaan idaman di Indonesia, banyak sekali orang yang pengen banget menjadi ASN sebab beraneka ragam fasilitas yang melekat.

Selain gaji & potensi pola karir (bagi PNS), ASN pun memiliki bermacam-macam tunjangan yang nilainya cukup menjanjikan.

Gaji PNS tahun 2023 & tunjangannya di Lembata secara khusus memenuhi aturan yang berlaku di nasional & daerah. Penghasilan PNS Lembata menyesuaikan aturan pusat, nah, kalau tunjangan bisa berbeda menyesuaikan dengan instansi.