Bekerja di sektor pemerintah disukai banyak lulusan baru dan masyarakat umum karena stabilitasnya serta adanya kelebihan-kelebihan yang mendukung. Oleh karena itu, kali ini etableros.com akan memberikan ulasan mendetail tentang gaji PNS Minahasa Utara serta tunjangan pendukungnya.
Tes PNS
Setiap tahun ribuan orang mencoba test yang diselenggarakan oleh BKN. Tahun kemarin, tercatat lebih dari 3,3juta orang yang mengikuti tes ini.
Di kuartal 3 di tahun 2023, BKN lagi-lagi melakukan penerimaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil & PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) non guru.
Menurut SE BKN no 5587 tahun 2023, pendaftaran di-open dari tanggal 30 bulan Juni 2023 lalu, sampai dengan 21 Juli depan. Pendaftaran dilaksanakan via situs resmi https://sscasn.bkn.go.id.
Untuk kamu yang tertarik, persyaratan & cara pendaftaran yang lengkap dapat dibuka di laman resmi https://sscasn.bkn.go.id.
Gaji PNS Minahasa Utara & Gaji PPPK Minahasa Utara 2023
Pada dasarnya, gaji dari tiap ASN di Indonesia menggunakan standar yang sama berdasarkan golongan yang diatur dalam PP Nomer 15 tahun 2019.
Namun, besaran akhir yang pegawai terima di tiap daerah dapat jauh berbeda. Kenapa?, karena adanya sejumlah tunjangan yang besarannya ditetapkan oleh daerah tersebut.
Pada artikel ini, etableros.com akan mengupas tentang gaji PNS secara umum dan tunjangan yang akan PNS dapat di Minahasa Utara.
2. Silsilah Gaji ASN di Minahasa Utara
Umumnya orang-orang yang masih belum mengetahui apa bedanya dari ASN, PNS, & PPPK.
Merujuk Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah pegawai negara yang terdiri dari PNS dan PPPK. Lalu apa bedanya dari PNS dan PPPK?
PNS (Pegawai Negeri Sipil) merupakan karyawan pemerintahan (ASN) yang dilantik secara permanen untuk menempati pada suatu posisi di pemerintahan. Seorang PNS memiliki status sebagai pegawai tetap & mendapatkan pensiunan & tunjangan hari tua setelah berhenti bekerja di kemudian hari.
Kemudian, PPPK adalah pegawai negara yang diangkat menurut perjanjian kerja (kontrak) yang waktunya adalah selama jangka periode tertentu (minimal 1 tahun & bisa dilanjut sampai 30 tahun) untuk mengerjakan suatu tugas pemerintahan. PPPK tidak diberikan pensiuanan sebagaimana PNS lainnya.
Contoh dari PNS yaitu pegawai pemda, guru, dosen, camat, polisi, dokter, dan tentara. Adapun contoh dari PPPK yaitu karyawan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Selain uang pensiuan, hal yang tidak PPPK dapatkan namun PNS peroleh adalah pengembangan karier dan peningkatan karier, promosi, mutasi, serta pangkat & jabatan. Selain itu, PNS juga dapat memperoleh tukin (tunjangan kinerja) yang tidak PPPK peroleh.
Dasar Hukum Peraturan Gaji PNS
Penggolongan & besaran dari gaji PNS dan PPPK ditetapkan dalam keputusan lainnya. Pemerintah mengatur Gaji PNS dalam PP No 15 Tahun 2019.
Standart Hukum Peraturan PPPK
Honor PPPK pemerintah atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020.
Perbedaan Gaji PNS dan Gaji PPPK
Selain berbeda dalam penggolongan dan besaran uang penghasilan layaknya telah kami uraikan di atas, gaji PNS & PPPK juga ada perbedaan dari berbagai segi sebagai berikut:
Lembaga yang Berwenang Menetapkan dan Menaikkan
Baik upah PNS ataupun PPPK sama-sama dicatat oleh pemerintah pusat, & ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat.
Setelah pemerintah pusat menetapkan peraturan, lalu yang melaksanakannya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Bagian HR dari kantor tempat PNS bekerja.
Sedangkan source dana bagi penghasilan sama-sama berasal dari APBN. PNS di pemerintah pusat mendapatkan gaji dari APBN & ASN di pemerintah daerah menerima gaji dari APBD.
Jangka Waktu Kenaikan Penghasilan
PNS
Kenaikan gaji dapat PNS dapatkan ketika peningkatan golongan atau menaiknya pangkat golongan.
Naiknya golongan dari golongan I hingga III bisa PNS dapatkan melalui naiknya tingkat pendidikan. Jika PNS mau naik dari golongan III menuju golongan IV, maka harus memenuhi standar dalam bentuk kinerja, jenjang pendidikan, & masa kerja tertentu.
Lalu, kenaikan pangkat golongan (misalnya dari IVa ke IVb) dikategorikan dalam 3 jenis:
● Kenaikan Pangkat Reguler
Yakni, naiknya pangkat tiap-tiap empat tahun sekali dengan syarat Penilaian Prestasi Kerja ASN tersebut baik dalam tempo 4 tahun terakhir.
● Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu
Artinya, naiknya pangkat pada jabatan dengan keahlian khusus. Jika prestasi baik, kemudian akan memperoleh kenaikan pangkat setiap 2 tahun sekali.
● Meningkatnya Pangkat Pilihan Pejabat Struktural
Artinya, menaiknya pangkat yang seorang PNS dapatkan jika dia ditugaskan di suatu jabatan struktural & pangkatnya berada satu tingkat di bawah pangkat syarat jabatan . Kenaikan macam ini juga dikenal sebagai kenaikan pangkat karena promosi.
PPPK
Karena PPPK merupakan ASN yang perjanjian kerjanya bersifat kontrak, maka PPPK tidak memiliki bonus jenjang karir seperti halnya PNS.
Massa
Pemberlakukan Ketentuan
Keputusan penghasilan PNS secara nasional ditetapkan dimulai dari saat pemberlakuan yang tertulis dalam PP yang mengaturnya.
Lalu untuk kenaikan pangkat secara individu, awalnya berlangsung per 1 April dan 1 Oktober di setiap tahunnya.
Perhitungan Jumlah Peningkatan Penghasilan
Sistem PNS, jabatan {awal|pertama|mula-mula disesuaikan dari jalur sekolah terakhir saat mendaftar.
Jenjang golongan I untuk lulusan SD & SMP, Jenjang golongan II bagi lulusan SMA dan D-III, Jenjang golongan III bagi lulusan S1 hingga S3. Adapun untuk meraih Golongan IV maka mesti mencukupi persyaratan tertentu misalnya jam kerja yang cukup lama.
Bagi PPPK, tidak memiliki kenaikan golongan sebagaimana dalam jenjang kerja PNS.
Besaran Nominalnya
Pemerintah mengatur Penghasilan PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Jumlah detail besarannya:
| Golongan I (tamatan SD dan SMP) | |
| Ia | Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800 |
| Ib | Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900 |
| Ic | Rp 1.776.600 – Rp 2.577.500 |
| Id | Rp 1.851.800 – Rp 2.686.500 |
| Golongan II (tamatan SMA dan D-III) | |
| IIa | Rp 2.022.200 – Rp 3.373.600 |
| IIb | Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300 |
| IIc | Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000 |
| IId | Rp 2.399.200 – Rp 3.820.000 |
| Golongan III (tamatan S1 atau S3) | |
| IIIa | Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400 |
| IIIb | Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600 |
| IIIc | Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400 |
| IIId | Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000 |
| Golongan IV | |
| IVa | Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000 |
| IVb | Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500 |
| IVc | Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900 |
| IVd | Rp 3.447.200 – Rp 5.661.700 |
| IVe | Rp 3.593.100 – Rp 5.901.200 |
| Adapun besaran nominal gaji PPPK dalam PP No 98 Tahun 2020 adalah dibawah ini | |
| Golongan I | Rp 1.794.900 – Rp 2.686.200 |
| Golongan II | Rp 1.960.200 – Rp 2.843.900 |
| Golongan III | Rp 2.043.200 – Rp 2.964.200 |
| Golongan IV | Rp 2.129.500 – Rp 3.089.600 |
| Golongan V | Rp 2.325.600 – Rp 3.879.700 |
| Golongan VI | Rp 2.539.700 – Rp 4.043.800 |
| Golongan VII | Rp 2.647.200 – Rp 4.214.900 |
| Golongan VIII | Rp 2.759.100 – Rp 4.393.100 |
| Golongan IX | Rp 2.966.500 – Rp 4.872.000 |
| Golongan X | Rp 3.091.900 – Rp 5.078.000 |
| Golongan XI | Rp 3.222.700 – Rp 5.292.800 |
| Golongan XII | Rp 3.359.000 – Rp 5.516.800 |
| Golongan XIII | Rp 3.501.100 – Rp 5.750.100 |
| Golongan XIV | Rp 3.649.200 – Rp 5.993.300 |
| Golongan XV | Rp 3.803.500 – Rp 6.246.900 |
| Golongan XVI | Rp 3.964.500 – Rp 6.511.100 |
| Golongan XVII | Rp 4.132.200 – Rp 6.786.500 |
Ketentuan Gaji PNS Minahasa Utara
Dasar Hukum Pembuatan Penentuan Gaji PNS
Keputusan Penetapan gaji PNS Minahasa Utara tahun 2023 berdasarkan keputusan penetapan yang disepakati secara terpusat, sehingga gak ada perbedaan jika dibandingkan dengan daerah lainnya.
Akan tetapi selain gaji, ASN (PNS & PPPK) pun mendapat beragam tunjangan yang nominalnya lebih besar dari gaji.
Tunjangan-tunjangan ini meliputi:
● Tunjangan Kinerja (tukin) yang nilainya paling gede
● Tunjangan suami-istri yang besarnya 0,5 dari gaji pokok
● Tunjangan anak sebesar 0,2 dari gaji pokok dengan ketentuan paling banyak tiga anak
● Tunjangan natura sebesar 35rb-41rb per hari
● Tunjangan jabatan bagi yang menempati jabatan tertentu
● Tunjangan perjalanan dinas apabila ditugasi
● Gaji ke-13 (THR)
Tunjangan Kinerja (Tukin) ASN
Tukin merupakan tunjangan paling besar yang ASN dapatkan sebagai kompensasi atas pekerjaannya.
Di daerah Minahasa Utara, Tukin diberikan atas performance kerja (ragam pekerjaan) & keadaan kerja (lembur atau tidak). Tukin juga bisa mengecil jika log kehadiran ASN mengecil (misal dikarenakan telat masuk kerja atau gak hadir).
Tunjangan Tidak Tetap Bukan Termasuk Gaji
Tunjangan yang ASN perolah gak termasuk gaji pokok.
Besarnya Gaji PNS Terdiri dari Gaji & Tunjangan
Oleh karena tunjangan-tunjangan tidaklah termasuk gaji pokok, jadinya penghasilan final yang PNS dapatkan yaitu gaji pokok plus dengan beberapa tunjangan.
Tukin Tidak Termasuk Gaji Pokok
Meski jumlahnya lebih besar dari gaji serta tunjangan-tunjangan lain-lain, akan tetapi tukin tidaklah gaji pokok.
Nominal Tunjangan Kinerja
Besaran tukin bervariasi antara satu wilayah dengan instansi lainnya, dari start jutaan rupiah sampai dengan puluhan juta rupiah tergantung dengan beban kerja.
Kesimpulan
Dinilai sebagai kerjaan idaman di Indonesia, banyak banget orang yang ngiler mendapatkan menjadi ASN dikarenakan beraneka ragam fasilitas yang melekat.
Selain gaji & kans perbaikan karir (bagi PNS), ASN pun mendapatkan bermacam-macam tunjangan yang besarnya sangat menjanjikan.
Gaji PNS tahun 2023 dan tunjangannya di Minahasa Utara secara spesifik memenuhi aturan yang berlaku di nasional dan daerah. Penghasilan PNS Minahasa Utara berpedoman aturan nasional, sedangkan tunjangan bisa berbeda sesuai dengan kantor.
